Air Bersih, Mengapa Jadi Mewah?

TENJOBUMIKOPI.com – Di Jerman, SungaiRhine adalah nyanyian kesejahteraan, airnya jernih, mengalirkan janji negara yang lunas lewat investasi €100 miliar. Di Singapura, teknologi NEWater adalah simbol kedaulatan, memastikan air bersih terjamin, memastikan tak ada tenggorokan yang kering hingga seratus tahun ke depan. Namun di sini, di zamrud khatulistiwa yang menyimpan 6% cadangan air tawar dunia, air justru menjadi barang mewah yang harus ditebus dengan antrean galon mahal.

Ada ironi yang menyesakkan dada, kita memiliki curah hujan melimpah, tapi 70% sungai kita adalah tempat pembuangan limbah yang setia. Data tidak bisa bohong  ketika akses air keran hanya menyentuh 10% rumah tangga, di situlah pasar galon impor meraup Rp20 triliun. Negara, dalam banyak wajahnya, perlahan mulai terasa seperti perusahaan raksasa. Masalah publik seolah sengaja “dipelihara” agar solusi swasta  mulai dari air kemasan, tol, hingga asuransi  bisa laku keras di pasaran.

Masalah air kita bukan soal teknis atau kurangnya insinyur, kata para pengamat politik, ini soal politik yang haus sponsor. Ketika biaya kampanye mencapai puluhan triliun, kebijakan sering kali menjadi alat pelunas utang kepada donor korporat. Akibatnya, regulasi lingkungan dipangkas, dan sungai-sungai kita menjadi tumbal bagi pertumbuhan ekonomi yang timpang. Rakyat kecil akhirnya harus merelakan 20% pendapatannya hanya untuk air minum, sebuah hak dasar yang seharusnya mengalir gratis dari keran rumah mereka.

Obrolan Kedai Kopi

Di sebuah sudut kedai, asap kretek membubung bersama suara kritis Rocky Gerung dan Faisal Basri. “Ubah dari akarnya,” bisik mereka di antara seruput kopi jos. Kita butuh pemimpin yang berani menutup pabrik pencemar, bukan yang sekadar pandai bersolek di baliho. Harapan itu ada, seperti cerita keberhasilan PDAM lokal di Bantul atau visi teknologi filter murah di Bandung.

Air adalah cermin jiwa sebuah bangsa. Jika di Rhine mengalir sebagai janji, jangan biarkan di Citarum membusuk sebagai bentuk pengkhianatan lingkungan. Kita tidak miskin sumber daya, kita hanya sedang krisis nyali dan niat. Pemilu mendatang bukan sekadar soal memilih wajah, tapi soal memilih apakah kita ingin tetap tinggal di “negara yang berbentuk mall” atau kembali ke pelukan negara yang melayani rakyat.

Hujan lebat yang mengguyur hari-hari ini bukan sekadar fenomena cuaca di Tasikmalaya khususnya dan secara umum di Indonesia, menjelma sebagai pengingat yang basah dan dingin bahwa alam sedang menagih ruangnya. Di tengah aroma tanah yang naik dan uap kopi Tenjobumi yang mengepul, kita melihat air jatuh berlimpah dari langit, namun ironisnya, kita tetap merasa haus akan air yang layak.

Jutaan kubik air ini seharusnya menjadi berkah yang mengisi sumur-sumur warga, namun karena salah urus dan keserakahan, ia justru berubah menjadi banjir yang membawa hanyut harapan rakyat kecil yang tinggal di bantaran sungai yang telah lelah.

Setiap tetesan yang menghantam atap seolah berbisik tentang urgensi perubahan. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan air hujan hanya menjadi beban drainase yang mampet, sementara di dalam rumah, kita masih harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli galon kemasan. Hujan ini adalah momentum untuk berhenti sejenak dan berpikir sampai kapan kita membiarkan negara ini dikelola seperti lapak dagangan, di mana hak paling dasar untuk meminum air bersih harus dikalahkan oleh kepentingan sponsor politik?

Sembari menunggu hujan reda dan kopi di gelas habis, mari kita bulatkan niat. Jangan biarkan semangat kita hanyut bersama air limpasan yang kotor. Jadikan keriuhan hujan hari ini sebagai bahan overthinking yang produktif bahwa di tahun 2027 nanti, kita punya kuasa untuk memilih tangan yang benar-benar ingin memulihkan sungai, bukan sekadar memperpanjang izin pabrik pencemar. Karena pada akhirnya, air yang jernih adalah janji kesejahteraan yang harus kita tuntut, agar anak cucu kita tak perlu lagi antre di tengah banjir hanya untuk seteguk air murni.

Teh Naila Rizky dari WALHI Jabar nimbrung, sambil aduk gula, “Betul, Mas! Dorong UU Air yang mandek di DPR wajibkan 100% air keran aman 2030, sanksi pidana denda 10x untung plus tutup permanen. Kaya ngurus kebon kudu diteges-teges, teu bisa asal ngobrol. Di Rhine bisa, Citarum ogé bisa lamun niat.”

Catatan:

Kutipan tokoh dalam esai ini merupakan parafrase berdasarkan posisi publik mereka: Dedi Mulyadi tegas ultimatum pabrik Citarum (Suara Jabar 2025), Rocky Gerung kritis politik patronase, WALHI dorong UU Air, Faisal Basri pro-bisnis hijau, Iwan Fals sentil sosial via lagu. Dialog kedai kopi = gaya naratif, bukan transkrip verbatim. Data statistik (BPS/KLHK/World Bank 2025) diverifikasi akurat per Januari 2026.