Obrolan Kedai Kopi: Saat Petugas Sensus Ketuk Pintu

TENJOBUMIKOPI.COM – Belakangan sebuah video pendek beredar luas di media sosial. Seorang petugas sensus datang ke rumah seorang kakek untuk melakukan pendataan.

Tidak ada yang istimewa pada awalnya. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Petugas bertanya, sang kakek menjawab.

Namun suasana berubah ketika pembicaraan menyentuh soal pekerjaan dan kondisi hidupnya. Wajah sang kakek terlihat menahan emosi. Jawaban-jawabannya sederhana, tetapi terasa berat.

Bukan karena pertanyaannya salah, melainkan karena kenyataan hidup yang harus ia ceritakan memang tidak mudah. Dalam hitungan jam, video itu viral.

Ribuan komentar bermunculan. Banyak yang mengaku terharu. Sebagian mendoakan agar sang kakek mendapatkan bantuan. Sebagian lagi mengaku tersentuh karena merasa melihat potret kehidupan yang begitu dekat dengan keseharian mereka.

Obrolan Kedai Kopi

Barangkali itulah yang membuat video tersebut menyentuh banyak orang. Karena di balik setiap angka statistik, ada manusia. Di balik setiap formulir sensus, ada cerita hidup. Dan di balik setiap kolom data yang diisi petugas, ada harapan, perjuangan, serta kenyataan yang tidak selalu mudah dijelaskan dengan angka.

Tak ayal, hingga hari ini video itu menjadi bahan obrolan di sebuah kedai kopi. Tidak ada ekonom. Tidak ada pejabat. Tidak ada pakar kebijakan publik. Hanya beberapa orang yang sedang menikmati kopi sambil berbincang tentang apa yang mereka lihat di media sosial.

“Kasihan juga ya, Kek itu.”

“Iya. Kadang ditanya pekerjaan saja bisa bikin orang sedih.”

“Mungkin karena hidupnya memang lagi berat.”

Percakapan mengalir begitu saja.

Dari video viral, berpindah ke harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, omzet usaha yang naik turun, hingga berbagai program pendataan yang belakangan semakin sering dilakukan pemerintah. Sebagian memahami pentingnya sensus dan pendataan ekonomi.

Bagaimanapun, negara membutuhkan data untuk menyusun kebijakan. Pemerintah perlu mengetahui berapa jumlah usaha yang beroperasi, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, dan sektor apa saja yang membutuhkan perhatian.

Namun di lapangan, suasananya tidak selalu sesederhana itu. Ketika petugas datang dan mulai bertanya tentang pekerjaan, omzet, aset usaha, atau sumber penghasilan, tidak sedikit masyarakat yang merasa canggung.

Ada yang menjawab santai.

Ada yang menjawab hati-hati.

Ada pula yang langsung bertanya balik.

“Ini untuk bantuan atau untuk pajak?”

Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun di baliknya tersimpan sesuatu yang lebih besar, tentang kepercayaan.

Karena dalam beberapa tahun terakhir, urusan pajak, pendataan, dan ekonomi rumah tangga menjadi topik yang semakin sensitif bagi banyak orang.

Terlebih ketika masyarakat juga mendengar kabar bahwa pajak penghasilan sejumlah pejabat negara ditanggung oleh negara melalui mekanisme tertentu.

Di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak, publik dikejutkan oleh kembali mencuatnya fakta bahwa pajak penghasilan (PPh 21) anggota DPR dan sejumlah pejabat negara ditanggung oleh negara melalui APBN maupun APBD.

Isu ini menjadi sorotan setelah Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik kebijakan tersebut dalam sebuah diskusi di Kompas TV dan menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak adil bagi masyarakat pekerja.

Bagi jutaan pekerja formal di Indonesia, pajak penghasilan merupakan kewajiban yang langsung dipotong dari gaji setiap bulan. Tidak ada pilihan, tidak ada pengecualian. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Karena itu, ketika masyarakat mengetahui bahwa pejabat negara memperoleh fasilitas berupa pajak yang dibayarkan oleh negara, muncul pertanyaan yang sederhana namun mendasar, mengapa perlakuannya berbeda? Di sinilah obrolan kedai kopi mulai memanas.

“Lho, kalau rakyat dipotong pajak dari gaji, kenapa pejabat pajaknya dibayarkan negara?”

“Tapi katanya itu aturan lama.”

“Aturan lama belum tentu adil.”

Tidak ada yang membuka buku undang-undang. Tidak ada yang membawa laporan keuangan negara. Namun semua orang di meja kopi itu sepakat pada satu hal. Masyarakat sebenarnya tidak anti pajak. Masyarakat juga tidak anti pendataan. Sebagian besar orang memahami bahwa negara membutuhkan penerimaan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, bendungan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Yang sering menjadi persoalan adalah rasa keadilan. Karena bagi rakyat biasa, keadilan sering kali memiliki ukuran yang sangat sederhana. Jika semua diminta berkontribusi, maka semua seharusnya ikut memikul beban. Jika semua diminta jujur soal kondisi ekonominya, maka semua pihak juga diharapkan transparan. Jika rakyat diminta percaya kepada negara, maka negara pun perlu menjaga kepercayaan itu.

Kopi di cangkir hampir habis. Obrolan pun perlahan mereda. Seseorang kemudian mengucapkan kalimat yang membuat meja kembali hening.

“Mungkin masalahnya bukan soal sensus. Bukan soal pajak. Bukan juga soal petugas yang datang bertanya.”

“Lalu apa?”

“Soal perasaan bahwa kita semua sedang berada di perahu yang sama.”

Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, itulah inti dari seluruh percakapan hari itu.

Video sang kakek bukan sekadar kisah haru yang viral di media sosial. Ia menjadi pengingat bahwa di balik data, angka, pajak, dan kebijakan publik, ada manusia yang ingin diperlakukan dengan hormat dan adil.

Dan mungkin, seperti banyak persoalan bangsa lainnya, pertanyaan tentang keadilan itu akan terus hidup. Dibahas di ruang keluarga. Diperdebatkan di media sosial. Dan tentu saja, menjadi teman obrolan hangat di meja-meja kedai kopi, ditemani secangkir kopi yang perlahan mendingin.

Mungkin, percakapan paling penting tentang kehidupan tidak terjadi di ruang rapat atau gedung parlemen, melainkan di meja sederhana dengan secangkir kopi. Mari terus merawat budaya berdiskusi, mendengar dan memahami sesama bersama aroma kopi terbaik dari Priangan Timur.